Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggaran Satlak Prima Mempengaruhi Prestasi Atlet
Rabu, 15 Juni 2016
Satlak Prima mendapat anggaran Rp 500 miliar pada 2016. Dana itu termasuk anggaran persiapan Paralympic sebesar Rp 60 miliar.

Komisi X DPR RI tidak setuju jika anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam RAPBN-P 2016, dikurangi. Apabila ini terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya prestasi atlet Indonesia.

Keputusan ini tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Persiapan Asian Games 2018 di Komisi X DPR RI dan Komite Olahraga Indonesia (KOI), Inasgoc, Deputi IV Bidang Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Satlak Prima di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

“Pengurangan anggaran ini berdampak pada tidak tercapainya prestasi dalam menghadapi multievent. Bagaimanapun, memotong anggaran yang mencapai 35 persen itu pasti akan mempengaruhi program pembinaan atlet,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

Selain mempengaruhi prestasi atlet, berkurangnya anggaran di Satlak Prima yang mencapai Rp167 miliar dari Rp 500 miliar, akan mengganggu program kerja Satlak Prima.

Deputi IV Bidang Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk tidak memotong anggaran Satlak Prima.

“Anggaran Deputi IV itu sebesar Rp 407 miliar yang terpotong. Kami sudah menghindari dan tidak ada cara lain,” katanya.

Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto mengatakan Satlak Prima mendapat anggaran Rp 500 miliar untuk anggaran tahun 2016. Dana itu termasuk anggaran persiapan Paralympic sebesar Rp 60 miliar. Apabila terjadi pemotongan anggaran, Satlak Prima harus melakukan rekapitulasi anggaran kembali.

“Dan kita akan lebih memfokuskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan persiapan Olimpiade Rio de Janeiro,” ujar Sutjipto.

Dalam RAPBN-P 2016, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga direncanakan mengalami pemotongan sebesar Rp 609 miliar. Deputi IV Bidang Prestasi direncanakan mengalami pemotongan anggaran terbesar, mencapai Rp 407 miliar. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA