Tempo.Co

KOMENTAR+

Tito Jadi Kapolri?
Kamis, 16 Juni 2016
Kapolri yang baru harus mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan programnya dalam membangun sumber daya manusia

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo harus memberikan alasan yang kuat mengapa memilih Tito Karnavian menjadi Kapolri. Sebab, masih banyak senior Tito yang bisa mengisi posisi tersebut.

“Mengingat seniornya masih ada, tapi Presiden Jokowi melakukan lompatan. Mengapa? Karena Pak Tito ini merupakan polisi termuda dan akan menjabat terlama mengingat masa pensiunnya baru tahun 2022,” kata Nasir saat menjadi narasumber dalam dialektika demokrasi “Mengapa Presiden Jokowi Pilih Tito Karnavian Sebagai Calon Kapolri?” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 16 Juni 2016.

Selain Nasir, ada dua pembicara lain, yakni anggota Kompolnas tahun 2012-2016 Adrianus Meliala dan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane.

Menurut Nasir, Presiden hendaknya mengumpulkan Jenderal Polri di 5 angkatan (82, 83, 84, 85, dan 86) sebagai senior Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Mereka perlu diajak bicara dan didengar aspirasinya untuk membangun Polri yang lebih baik ke depan di bawah Kapolri yang baru.

“Dengan mengumpulkan para senior Pak Tito, mereka akan merasa dihargai dan siap mem-back up kaderisasi di internal Polri agar berjalan baik,” ujar Nasir, menjelaskan.

Namun, menurut Adrianus, yang menjadi prioritas adalah mengedepankan tata kelola Polri yang baik. Karena itu, harus ditempatkan orang-orang terbaik. “Meritokrasi itu adalah memberi tempat kepada orang yang terbaik,” katanya.

Kapolri yang baru harus mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan programnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Saat ini SDM Polri jumlahnya berlebihan, di mana dengan teknologi masa kini, seharusnya jumlah tenaga manusia diminimalisasi dan beralih pada teknologi.

Neta S, Pane mengatakan keputusan Presiden Jokowi menabrak etika kepolisian. Dengan usianya yang masih tergolong muda, pada akhir jabatan Joko Widodo pada tahun 2019 mendatang, Tito adalah jenderal dengan masa menganggur paling lama karena masa pensiun baru dimulai pada 2022.

Kendati demikian, Neta menilai Presiden Jokowi belum menerima gambaran yang utuh tentang Polri. Sebab, ada 265 jenderal di jajaran Polri. Karena itu, Neta khawatir akan terjadi ketidakpercayaan Polri pada institusinya sendiri. Bahkan sudah ada jenderal yang akan mundur untuk maju dalam pilkada 2017.

“Karena itu, saya harap Komisi III DPR RI cermat menyikapi penunjukan Tito ini agar tidak terjadi konflik di internal Polri,” kata Neta. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA