Tempo.Co

KOMENTAR+

Fadli Zon Raih Doktor Ilmu Sejarah UI
Selasa, 21 Juni 2016
Fadli Zon menjadi Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dengan tema disertasi “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926 – 1959”.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meraih predikat sangat memuaskan dalam sidang promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. Fadli Zon menjadi Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dengan tema disertasi “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926 – 1959”.

Gelar itu diperoleh setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1956)" dalam sidang yang dipimpin Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia,Andrianus Woworuntu. Fadli berhasil menjawab pertanyaan penguji dan mempertahankan disertasi serta meraih nilai (yudisium) 'sangat memuaskan', di Auditorium Pusat Studi Jepang, kampus UI Depok, Senin sore, 20 Juni 2016.

Bertindak sebagai Ko-Promotor adalah Prof Susanto Zuhdi. Para penguji antara lain Dr Abdurakhman, Prof Dr Maswadi Rauf, Prof Dr Bambang Wibawarta, Dr Revisond Baswir, Dr Masyhuri, Yon Machmudi PhD dan Dr Linda Sunarti. Sedang Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Dr Andrianus Woworuntu bertindak pemimpin sidang promosi doktor Fadli Zon itu. Acara sidang dimulai sekitar pukul 16.00 dan berakhir menjelang saat buka puasa.

"Setelah mempertimbangkan pendapat dari promotor dan ketua program studi terkait perkembangan keilmuan saudara, berdasarkan itu tim penguji mengangkat saudara sebagai doktor ilmu sejarah dengan yudisium sangat memuaskan," kata Andrianus dalam sidang doktoral Fadli Zon.

Promotor doktoral Fadli Zon, Muhammad Iskandar mengatakan studi strata 3 telah ditempuh sejak politisi itu belum menjadi anggota DPR dan menghabiskan masa waktu pendidikan maksimal. "Sebenarnya bisa cum laude tapi karena ditempuh dengan waktu maksimal, 12 semester, maka dianggap tidak berhak," kata Iskandar.

Fadli mengatakan dari kekagumanya terhadap pemikiran-pemikiran Bung Hatta dia menilai gagasan ekonomi kerakyatannya masih relevan untuk diterapkan pada masa ini. Menurutnya Bung Hatta memandang bagaimana rakyat menjadi pusat ekonomi atau people center economy. Bukan sekedar pembangunan, infrastruktur tetapi bagaimana ekonomi rakyat meningkatkan gagasan ekonomi.

Ia menilai Bung Hatta dibesarkan secara demokratis dan religius, peduli nasib rakyat. Dengan kental tradisi budaya Minangkabau, gagasan Bung Hatta banyak sekali mengaplikasikan satu local wisdom sendiri. Saat menjelaskan dalam sidangnya Fadli mengatakan aplikasi pemikiran Bung Hatta  yang ada dalam masyarakat Minang adalah “Sakit di kita sakit juga di orang. Enak di kita, enak juga di orang. Samasama rasa, samasama sakit, samasama senang, samasama susah. Tradisi Minangkabau mempengaruhi Bung Hatta. Saya sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra juga banyak memperjuangkan pemikiran Bung Hatta dalam manifesto Partai Gerindra. Bukan sematamata pada pemikiran gagasan,” ucapnya.

Fadli menjelaskan seharusnya kita kembali kepada ekonomi rakyat dan memberdayakan rakyat. Kesenjangan sosial saat ini menurutnya semakin lebar. “Jadi rakyat yang menjadi tenaga utama ekonomi kita, bukan ekonomi untuk rakyat saja. Sehingga koperasi itu dibentuk sebagai usaha untuk menghimpun para anggotanya kemudian mereka berusaha dan menjalankan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran. Tapi kita melihat koperasi kita tidak berjalan optimal, sedangkan di luar negeri koperasi berjalan dengan majunya. BUMN masih meminta penyertaan modal negara. BUMN harusnya menyumbangkan banyak dana untuk APBN. UKM salah satu contoh kegiatan ekonomi rakyat,” katanya.

Dalam sidang akademik itu tampak hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Dewan PembinaPartai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Mentri Pertanian Andi Amran Sulaiman, keluarga Fadli Zon, dan keluarga Alm. Mohammad Hatta.Ketua BNPT Komjen Pol Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas juga hadir namun tidak sampai acara usai. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA