Dengan lima fokus prioritas itu, Presiden Jokowi harus memilih menteri-menteri yang berani mengambil keputusan, melakukan terobosan dan inovatif demi mewujudkan percepatan janji program tersebut.
Ke depannya kinerja BPK harus semakin lebih ditingkatkan lagi. Sebab masih banyak laporan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sejak 2005 hingga Juni 2019 yang telah mencapai Rp 13,03 triliun.
Dalam memilih menteri, selain menilai background atau latar belakang disiplin ilmu, perlu juga dilihat kemampuan manajemen menggerakan birokrasi, mampu menggerakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya.
Melarang daya kritis ASN sama saja mengurangi kecerdasan bangsa ini. Mungkin saja ada gagasan dan pikiran ASN di media sosial yang sangat dibutuhkan bangsa.
Sejak kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko pada Mei 1960 tercatat belum ada kunjungan balasan dari Pemimpin Maroko. Terakhir, rencana kunjungan Sri Baginda Raja Maroko pada 2017 ke Indonesia ditunda.
Selain eksekutif, legislatif akan mendukung kerja sama yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan dalam menyambut penguatan kerja sama 60 tahun antara Indonesia dan Maroko.
Sembilan puluh satu tahun yang lalu para pendahulu sudah berikrar untuk satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Karena itu tugas kita menjaga NKRI dengan kebhinekaannya.
Prof. Sunario Sastrowardoyo sebagai salah satu penggagas Sumpah Pemuda 1928 menyebutkan nilai persatuan dan kebangsaan Indonesia tidak dilatari oleh faktor kultural, ras, wilayah, atau agama tertentu saja.
Khusus untuk menteri-menteri bidang ekonomi, diharapkan ada langkah konkret mengantisipasi memburuknya kondisi perekenomian dunia yang diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.