Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
DPR dan perguruan tinggi bisa melakukan kerjasama legal drafting dalam pembahasan sebuah undang-undang maupun bidang penelitian dan pertukaran informasi lainnya.
Ada tiga hal yang selalu menjadi persoalan utama dalam masalah BPJS, yakni soal kepatuhan orang membayar, mengenai ketersediaan layanan, dan kejujuran pelayanan kesehatan itu sendiri.
Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri.
Baleg akan segera mengundang pemerintah untuk membahas omnibus law, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.