Khusus untuk menteri-menteri bidang ekonomi, diharapkan ada langkah konkret mengantisipasi memburuknya kondisi perekenomian dunia yang diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.
Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi dalam AKD sesuai dengan pasal 22 peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Kendati terjadi perubahan nomenklatur, namun diharapkan menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo adalah menteri yang mempunyai kapabilitas, kapasitas dan mampu bersinergi dengan DPR.
Ada tiga hal yang selalu menjadi persoalan utama dalam masalah BPJS, yakni soal kepatuhan orang membayar, mengenai ketersediaan layanan, dan kejujuran pelayanan kesehatan itu sendiri.
Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri.
Baleg akan segera mengundang pemerintah untuk membahas omnibus law, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.