Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, jika ada aturan yang membatasi hak politik mantan narapidana kasus korupsi, maka ketentuan itu melanggar hak asasi manusia.
Ada tiga hal yang selalu menjadi persoalan utama dalam masalah BPJS, yakni soal kepatuhan orang membayar, mengenai ketersediaan layanan, dan kejujuran pelayanan kesehatan itu sendiri.
Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri.
Baleg akan segera mengundang pemerintah untuk membahas omnibus law, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.