Saat ini ada dua sumber data untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tersebut terkendala masalah agregasi, maka sebaiknya pemilu yang akan datang lebih baik fokus pada satu sumber data.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur secara optimal warga binaan anak-anak. Ini salah satu isu penting dalam merevisi aturan tersebut.
Pabrik kertas diminta tidak lagi mengimpor waste paper (kertas skrap) dari luar negeri sebagai bahan baku pembuatan kertas. Lantaran beberapa waktu lalu ditemukan kertas skrap yang diimpor tercampur dengan sejumlah limbah berbahaya.
Pemerintah daerah perlu menumbuhkan sumber ekonomi di setiap daerah dan saling berkoordinasi, apalagi telah ada kemudahan melalui Dana Desa serta hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pendapatan negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp2.165,1 triliun.
Ada tiga hal yang selalu menjadi persoalan utama dalam masalah BPJS, yakni soal kepatuhan orang membayar, mengenai ketersediaan layanan, dan kejujuran pelayanan kesehatan itu sendiri.
Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri.
Baleg akan segera mengundang pemerintah untuk membahas omnibus law, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
Sejak kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko pada Mei 1960 tercatat belum ada kunjungan balasan dari Pemimpin Maroko. Terakhir, rencana kunjungan Sri Baginda Raja Maroko pada 2017 ke Indonesia ditunda.
Selain eksekutif, legislatif akan mendukung kerja sama yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan dalam menyambut penguatan kerja sama 60 tahun antara Indonesia dan Maroko.
Sembilan puluh satu tahun yang lalu para pendahulu sudah berikrar untuk satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Karena itu tugas kita menjaga NKRI dengan kebhinekaannya.
Prof. Sunario Sastrowardoyo sebagai salah satu penggagas Sumpah Pemuda 1928 menyebutkan nilai persatuan dan kebangsaan Indonesia tidak dilatari oleh faktor kultural, ras, wilayah, atau agama tertentu saja.
Khusus untuk menteri-menteri bidang ekonomi, diharapkan ada langkah konkret mengantisipasi memburuknya kondisi perekenomian dunia yang diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.